Berita Harian Novanto Minta Dilindungi, Jaksa Agung: Kita Tak Punya Kapasitas Itu

Berita Harian - Jaksa Agung M Prasetyo mengaku sudah menerima surat Ketua DPR Setya Novanto yang meminta perlindungan atas kasus hukumnya. Namun surat itu belum direspons.

"Surat itu benar tapi apakah itu perlu direspons atau tidak kan tentu perlu dikaji dong. Ini kan (kasus) ditangani oleh penegak hukum lain, tentunya kita lihat sejauh mana penanganan oleh penegak hukum lain. Ini kan proses hukum sedang berjalan," ujar Prasetyo saat dihubungi detikcom, Senin (20/11/2017).

Berita Harian Novanto Minta Dilindungi, Jaksa Agung: Kita Tak Punya Kapasitas Itu

Surat permohonan perlindungan itu diajukan Novanto ke sejumlah pihak termasuk Prasetyo karena merasa penanganan perkara terkait dirinya tidak tepat. Dia menegaskan tidak akan gegabah merespons surat tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

"Ini kan masing masing membawa pembenarannya sendiri kan. Kalau versi penasihat hukumnya ya pasti (menganggap) apa yang dilakukan aparat penegak hukum itu kan dianggap keliru dan menyimpang. Tapi tentunya aparat penegakan hukum kan pasti punya dasar apa yang dilakukannya berdasarkan UU," sambungnya.

Kejaksaan Agung ditegaskan Prasetyo menghormati penanganan hukum atas kasus yang membelit Novanto. Kejagung tidak akan mencampuri.

"Dan kita tidak punya kapasitas yang memberikan perlindungan seperti itu," kata Prasetyo.

Novanto sebelum dibawa ke Rutan KPK, Senin (20/11) dini hari bicara soal upaya hukum yang dilakukan. Selain praperadilan, Novanto menyebut mengajukan surat permintaan perlindungan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri.

"Saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP di Kepolisian dan mengajukan surat kepada perlindungan hukum kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung dan saya sudah pernah praperadilan," kata Novanto.

Soal permohonan perlindungan ini Presiden Joko Widodo menegaskan agar Novanto mengikuti proses hukum. "Saya kan sudah menyampaikan pada Pak Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada. Sudah," ujarnya.

Baca Juga : Pengacara Sebut KPK Perketat Pengamanan Setya Novanto di RSCM

Sedangkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menolak menggubris permintaan perlindungan yang diajukan Novanto. Kapolri menegaskan pihaknya menghormati proses hukum di KPK.

"Saya sepenuhnya serahkan mekanisme itu sudah ditangani KPK. Kita ikuti aturan hukum yang ada pada KPK dan Polri akan mendukung langkah-langkah KPK. Titik," kata Tito.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan surat perintah penyidikan Novanto pada 31 Oktober 2017.

Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek e-KTP.