Berkaca dari Korut, ASEAN Siap Jadi Kawasan Bebas Senjata Nuklir

Sejak Februari 2017, Korea Utara telah meluncurkan 18 misil dalam 12 uji coba. Beberapa kali misil tersebut jatuh di zona ekonomi eksklusif Jepang. Bahkan, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu mengklaim bahwa misilnya dapat mencapai Amerika Serikat.

Ketegangan di Semenanjung Korea pun menjadi hal yang tak dapat dihindari. Pasalnya, hal tersebut mengancam kestabilan dan perdamaian di wilayah tersebut.

Melihat situasi di Semenanjung Korea sebagai salah satu contoh, negara-negara ASEAN makin mempertebal tekadnya untuk menjadi kawasan bebas nuklir.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Commision 2017 di Manila -- meski Semenanjung Korea tak dibahas secara spesifik dalam pertemuan tersebut.

"Apa yang terjadi di Semenanjung Korea, lebih menebalkan bahwa kawasan ini bebas senjata nuklir," ujar Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam press briefing di Sofitel Manila, Jumat (4/8/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Retno juga mengatakan bahwa komunikasi dengan negara pemilik senjata nuklir atau nuclear weapon state terus dilakukan. Tujuannya agar mereka dapat mengakses protokol dari SEANWFZ.

"Kenapa kita terus mendorong kerja sama dan implementasi SEANWFZ treaty, karena negara-negara ASEAN ingin kawasan ini menjadi kawasan yang bebas senjata nuklir," ujar Retno.

"Dalam pertemuan tadi Indonesia mengusulkan agar para legal dan disarmament expert kita bertemu dengan legal expert negara-negara pemilik senjata nuklir di sela-sela pertemuan General Assembly PBB di New York pada bulan September untuk lebih mendekatkan komunikasi kita dengan mereka," kata perempuan kelahiran Semarang itu.

Menurut perempuan yang pernah menjadi Duta Besar RI di Belanda, jika dilihat matriks negara-negara ASEAN yang menjadi pihak dari beberapa treaty internasional yang terkait dengan senjata nuklir, Indonesia termasuk menjadi negara yang paling aktif dan banyak menjadi pihak dari konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan senjata nuklir.

Dalam pertemuan SEANWFZ Commision yang merupakan rangkaian dari ASEAN Minsterial Meetings ke-50, turut dibahas laporan implementasi dari Plan of Action 2012-2017. Menurut Retno, para menteri luar negeri sepakat bahwa Plan of Action akan diperpanjang menjadi Plan of Action 2018-2022.